Question :
Saudara saya telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh banyak orang, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara saudara saya selaku korban agar dapat memperoleh perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan apa saja hak yang akan diterima oleh saudara saya apabila telah memperoleh perlindungan dari LPSK tersebut?
Komang B, Karangasem
Answer :
Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut:
Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Setiap orang yang menjadi korban berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK, kemudian LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan, keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Tata cara pemberian perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Apabila permohonan yang diajukan kepada LPSK telah disetujui maka Saksi dan Korban mendapatkan hak-hak yang layak diterima, yaitu: a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, c) memberikan keterangan tanpa tekanan, d) mendapat penerjemah, e) bebas dari pertanyaan yang menjerat, f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, i) dirahasiakan identitasnya, j) mendapat identitas baru, k) mendapat tempat kediaman sementara, l) mendapat tempat kediaman baru, m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, n) mendapat nasihat hukum, o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan atau p) mendapat pendampingan. Mengenai hak-hak Saksi dan Korban diatas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah agar dapat memperoleh perlindungan hukum dari LPSK maka Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan maupun atas permintaan pejabat yang berwenang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK, kemudian apabila permohonan yang diajukan kepada LPSK telah disetujui maka Saksi dan Korban mendapatkan hak-hak yang layak diterima, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut.
Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.
“Artikel ini juga telah dimuat di Media Bali, terbit pada tanggal 31 Mei 2022”
