Question :
Menyambung pertanyaan di Pondok Solusi Edisi 31 Mei 2022 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), saya ingin bertanya apakah seorang korban yang sudah dilindungi LPSK dapat dijadikan tersangka atau dijatuhi hukuman?
Bagas W, Jembrana
Answer :
Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut:
Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hakhak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, serta tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan: “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik”. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (2), menyatakan: “Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah seorang korban yang sudah dilindungi oleh LPSK tidak dapat dijadikan tersangka maupun dijatuhi hukuman, dan apabila korban mendapat tuntutan atas kesaksian dan/atau laporan yang ia berikan, maka atas tuntutan tersebut harus ditunda dan menunggu putusan Pengadilan hingga memiliki kekekuatan hukum tetap terhadap kesaksian dan/atau laporan yang telah diberikan oleh korban.
Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.
“Artikel ini juga telah dimuat di Media Bali, terbit pada tanggal 7 Juni 2022”
