Question :
Belakangan ini, saya mendengar mengenai penggantian sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik, berkaitan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah Sertifikat Elektronik memberikan kepastian hukum layaknya Sertifikat Analog?
Dede, Denpasar
Answer :
Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut:
Pendaftaran hak atas tanah di Indonesia bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum (rechts kadaster) dan perlindungan hukum kepemilikan tanah. Pendaftaran hak atas tanah diatur dalam Pasal 19 (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan: “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Mekanisme untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta perkembangan sistem, saat ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai menerapkan sistem digitalisasi dalam penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah. Salah satu terobosan yang telah dilakukan pemerintah, yakni melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.
Sertifikat Elektronik merupakan sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik. Sertifikat elektronik nantinya akan menggantikan surat tanah fisik (sertifikat analog), termasuk penggantian buku tanah, surat ukur/gambar denah. Hasil pendaftaran tanah secara elektronik berbentuk Dokumen Elektronik kemudian disahkan menggunakan tanda tangan elektronik, dan di validasi oleh pejabat Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan stempel digital melalui sistem elektronik.
Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah Sertifikat Elektronik dapat memberikan kepastian hukum karena Sertifikat Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Sertifikat Analog. Sertifikat Elektronik diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik, kemudian disahkan menggunakan tanda tangan elektronik, dan di validasi oleh pejabat Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan stempel digital melalui sistem elektronik.
Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.
“Artikel ini juga telah dimuat di Media Bali, terbit pada tanggal 21 Juni 2022”
