SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Proses ngadegang atau pemilihan Kelian Desa Adat Banyuasri, akhirnya tuntas.
Proses pemilihan kelian adat di desa ini berlangsung berlarut-larut dan telah bergulir sejak tahun 2022 lalu.
Proses ngadegang kelian desa adat sebenarnya sudah berlangsung pada 13 Februari 2022 lalu. Saat itu Nyoman Mangku Widiasa dipercaya sebagai kelian desa adat.
Proses itu diprotes oleh 11 orang krama yang terkena sanksi adat kasepekang. Krama itu pun mengadu ke MDA Bali.
Berdasarkan pengaduan itu, Majelis Desa Adat (MDA) Bali menyatakan tidak mengakui proses ngadegang kelian desa adat, karena dianggap tidak sah.
MDA merekomendasikan agar prajuru di Desa Adat Banyuasri menyesuaikan awig-awig dengan menghilangkan status krama wed, krama ngarep, dan krama sampingan.
Selain itu, MDA Bali juga merekomendasikan melakukan paruman ulang untuk proses ngadegang kelian desa adat.
Paruman digelar kembali pada 25 Maret 2023. Hasilnya, Nyoman Mangku Widiasa kembali terpilih sebagai Kelian Desa Adat Banyuasri.
Belakangan 11 krama yang kasepekang tadi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Singaraja pada 9 Agustus 2023 lalu. Mereka mengajukan gugatan perdata terkait perbuatan melawan hukum.
Para penggugat adalah I Gede Sidartha, Made Suyasa, Jro Mangku Ketut Widiana Giri, Ketut Pasek, drh. Ketut Suwardana, I Nyoman Sri Kurniata Mahasuta, I Putu Sudjana, Putu Suarsana, Nyoman Trisna Mahayana, Ketut Budiyasa, dan I Nyoman Sri Karyana Dyatmika.
Adapun pihak tergugat adalah Kelian Desa Adat Banyuasri Nyoman Mangku Widiasa bersama prajuru yakni Nyoman Sadwika, Jero Mangku Putu Widiasa, Gede Surya Perthana, Ketut Agus Arsana, dan Ketut Arnawa.
Setelah 10 bulan berproses di pengadilan, majelis hakim pun menyatakan menolak gugatan krama tersebut.
Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja, I Made Bagiarta menyatakan proses paruman ngadegang Kelian Desa Adat Banyuasri telah sesuai dengan perarem.
Sumber berita : https://radarbuleleng.jawapos.com/hukum-kriminal/2164772096/gugatan-pemilihan-kelian-desa-adat-banyuasri-kandas-widiasa-tetap-jadi-kelian
 Bali menyatakan tidak mengakui proses ngadegang kelian desa adat, karena dianggap tidak sah.){kind=link}